Sunday, September 8, 2019

Tidak Saddam Bukan Arya : Telusuri Berdasarkan Konstitusi
Tidak Saddam Bukan Arya : Telusuri Berdasarkan Konstitusi

Isu amoral terus menerus dikumandangkan, kasak-kusuk Kongres Luar Biasa kian menuai pro dan kontra, Anggota Biasa harus bisa memahami makna Kongres Luar Biasa. Sebagai seorang Anggota Biasa yang secara proses pernah mendapatkan materi Konstitusi di LK I, begitu miris jika dilihat lebih dalam keadaan dualisme kepengurusan hari ini ditinjau dari kacamata Konstitusi. Pertanyaannya, bagaimana selama ini menjalankan aktivitas sebagai Anggota Biasa HMI ketika Hasil-hasil Kongres saja tidak baca secara cermat dan teliti?

Sampai dengan hari ini, baru terlihat 4 HMI Cabang yang berani menyatakan sikap mendukung Kongres Luar Biasa. Keempat HMI Cabang itu adalah HMI Cabang Garut, HMI Cabang Tasikmalaya, HMI Cabang Ciamis dan HMI Cabang Kota Banjar.

Muncul statement yang ditulis dengan sangat luar biasa menegaskan berjudul, "Tidak Ingin Dualisme? Berhentilah Dukung RSA!". Soal berada dimana sang penulis nampaknya sangat jelas. Mengajak untuk berhenti mendukung Respiratory Saddam Al Jihad, yang secara Konstitusi merupakan Ketua Umum PB HMI dari Kongres XXX di Ambon. Sedangkan, Arya Kharisma Hardy adalah PJ Ketua Umum yang dihasilkan melalui cara-cara "Inkonstitusional". 

Menyikap fakta, membuka cakrawala berpikir, sudah seharusnya kita semua tabayyun atas apa yang terjadi hari ini.

Berangkat dari Pleno I PB HMI di Bandar Lampung awal tahun 2019, bahwa jelas seluruh jajaran kepengurusan PB HMI masih nampak lengkap tak berkurang. Setiap dari mereka hadir melaporkan laporan pertanggungjawabannya di Sidang MPK PB HMI dan di depan forum Pleno I yang dihadiri oleh para Pengurus Badan Koordinasi, Pengurus Badan Khusus dari Badan Pengelola Latihan, Korps HMI Wati dan Lembaga Pengembangan Profesi yang ada di tingkat PB HMI. Forum pleno yang sejatinya akan melahirkan keputusan-keputusan pun menemukan titik terang dengan lahirnya rekomendasi internal dan rekomendasi eksternal dalam 1 draft sebagai rekomendasi untuk kepemimpinan PB HMI ke depan dalam nahkoda sang Ketua Umum, Saddam. 

Menyikapi beberapa rekomendasi yang ada, Saddam akhirnya menjalani salah satu dari beberapa poin yakni Reshuffle Kepengurusan. Tak terhitung kini berapa kali sebenarnya Respiratory Saddam Al Jihad melakukan perubahan komposisi Kepengurusan PB HMI periode 2018-2020, tetapi secara jelas dan pasti nama Arya Kharisma Hary hilang dari susunan kepengurusan pada SK "ISTIMEWA/KPTS/A/K/05/1440".

Pertama kali di reshuffle sebagai Ketua Bidang dalam SK "ISTIMEWA/KPTS/A/K/04/1440", ia (Arya) lantas membuat gerakan bersama teman-teman 'golongan sakit hati' dan melakukan Rapat Harian yang tentu ini tidak sesuai dengan Konstitusi. Arya bukan lagi Sekretaris Jenderal dan Rahim Key juga tidak lagi menjabat sebagai Ketua Bidang Pembinaan Aparat Organisasi karena masing-masing telah tergantikan oleh Naila Fitria dan Fauzy Marasebessy.

Hasil Rapat Harian yang illegal tersebut kemudian melahirkan Press Release soal tindakan amoral yang dilakukan oleh Saddam dan juga Mosi Tidak Percaya atas tindakan reshuffle yang dilakukan oleh Ketua Umum Saddam. Koar-koar yang disampaikan pihak Arya dan tim menyampaikan bukti-bukti otentik, namun tak ada satupun langkah Arya dkk memverifikasi secara objektif kebenaran foto-foto juga video-video yang ia miliki. Justru yang dilakukan adalah menyebarkan video dan foto-foto tersebut secara bebas dan sesuka hati.

Melalui verifikasi bukti, seharusnya pihak Arya menyelidiki mengapa tindakan Amoral yang mereka nyatakan sebagai suatu kebenaran bisa terjadi. Mengingat ini adalah Himpunan Mahasiswa Islam, sangat tidak pantas jika ternyata terbukti kebenarannya Respiratory Saddam Al Jihad selaku Ketua Umum melakulan tindakan seperti itu sehingga justru dibutuhkan langkah-langkah organisasi yang sesuai Konstitusi yakni Rapat Harian yang dihadiri 50%+1 jumlah Pengurus PB HMI (dengan versi Ketua Umum Saddam) dan upaya melaporkan hal ini kepada Majelis Pengawas dan Konsultasi PB HMI.

Mencermati pelaporan pihak Arya yang masih mengaku sebagai Sekretaris Jenderal, maka ini sangatlah tidak sesuai dengan alur konstitusi. Surat Keputusan sejatinya ditandatangani oleh Ketua Umum PB HMI dan hanya bisa ditindaklanjuti oleh yang bersangkutan. Apabila keputusan sidang MPK PB HMI adalah meng-amini soal "Pembatalan SK ISTIMEWA/KPTS/A/K/04/1440" dan mengembalikan kepada *SK ISTIMEWA/KPTS/A/K/08/1439", maka haruslah atas langkah tindaklanjut oleh Ketua Umum Saddam selaku yang bertandatangan.

Wajar saja Saddam pernah tidak memenuhi panggilan MPK PB HMI periode 2018-2020 yang dikoordinatori oleh Muhammad Syafi'i. Bagi Saddam, diam adalah hal paling benar untuk sementara waktu, mengingat Konstitusi mengatur semua hal soal berjalannya organisasi, maka hanya di Forum Kekuasaan Tertinggi semua Anggota Biasa bisa meminta klarifikasi atas tindakan amoral yang dituduhkan oleh Arya. Ditambah soal pengembalian SK Pengurus Besar HMI Periode 2018-2020 tidak ditindaklanjuti oleh Saddam sehingga kini tetap berlaku "SK ISTIMEWA/KPTS/A/K/05/1440".

Mangkirnya Saddam dari panggilan MPK PB dan melantik Arya sebagai PJ Ketua Umum yang terbukti bukan lagi Sekretaris Jenderal, secara Konstitusi sangat tidak berhak untuk posisi itu, ditambah sumpah jabatan pun dilakukan secara inkonstitusional. Dalam Konstitusi, Sumpah Jabatan hanya bisa dilakukan di Forum Rapat Harian Pengurus Besar, yang dalam hal ini masih sah Susunan Kepengurusan PB HMI Periode 2018-2020 versi Respiratory Saddam Al Jihad dengan Sekretaris Jenderal hari itu, Naila Fitria dan Ketua Bidang Pembinaan Aparat Organisasi, Fauzi Marasebessy sesuai SK ISTIMEWA/KPTS/A/K/05/1440. 

Lagi-lagi, jika kita mengikuti Konstitusi, yang berhak akan posisi PJ Ketua Umum dalam hal jika Ketua Umum PB HMI "mengundurkan diri" adalah Naila Fitria selaku Sekretaris Jenderal. Apabila yang bersangkutan masih tidak bersedia, otomatis posisi PJ Ketua Umum akan turun kepada Fauzy Marasebessy selaku Ketua Bidang Pembinaan Aparat Organisasi. Begitulah mekanisme organisasi yang seharusnya.

Lantas bagaimana nasib Arya Kharisma Hardy?

Kekuasaan, harta dan wanita adalah janji Iblis kepada Allah SWT untuk menggoda umat manusia, sehingga inilah yang akhirnya merasuki Arya betapa perasaan untuk melengserkan Saddam dengan segala cara terus-menerus dilakukan.

Membahas soal Kongres Luar Biasa adalah solusi terbaik yang harus terus diupayakan dalam rangka mengembalikan Himpunan Mahasiswa Islam pada jalan perjuangan yang seharusnya, daripada melakukan Pembubaran Organisasi. Terlepas siapa yang benar dan salah, Anggota Biasa haruslah bijak menyikapi soal dualisme kepemimpinan PB HMI periode 2018-2020.
Kontributor : Tia

No comments:

Post a Comment

Popular Posts

Newsletter