Tuesday, September 3, 2019

Jika Tak Sanggup Rawat Himpunan, Kader HMI Ingin Kongres Luar Biasa
Jika Tak Sanggup Rawat Himpunan, Kader HMI Ingin Kongres Luar Biasa

Sejak terselenggaranya Pleno I Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Periode 2018-2020, ada yang berbeda dari tubuh Himpunan. Perbedaan adalah hal yang sangat biasa. Namun, berbeda untuk merasa paling benar tidaklah baik jika dimiliki oleh para Anggota Biasa yang diberi kesempatan berproses sebagai Pengurus Besar di bawah kepemimpinan Respiratory Saddam Al Jihad.

Mari simak baik-baik tulisan sederhana ini yang didasarkan pada Hasil-hasil Kongres HMI XXX di Ambon, tanggal 14-27 Februari 2018 M.

Saddam, sebagai Ketua Umum memiliki hak untuk melakukan Reshuffle Kepengurusan yang berakhir pada Jabatan Arya Kharisma Hardy tergantikan oleh Naila Fitria. Tak seperti yang kita harapkan, berdasarkan ART HMI Pasal 21 Nomor 1 dan 2 bahwa PB HMI seharusnya menjadi Instansi Kepemimpinan Tertinggi Organisasi bertugas menggerakkan organisasi berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (Nomor 1), melaksanakan Ketetapan Kongres (Nomor 2) dan memberikan sanksi serta rehabilitasi secara langsung terhadap anggota/pengurus. Hal lain justru terjadi, sekelompok pengurus yang terjangkit virus reshuffle membuat gerakan untuk memberhentikan Ketua Umum PB HMI ulah kasus Amoral yang bersangkutan, kasus tersebut sempat menjadi viral di dunia pencarian Google dan berhasil muncul di halaman terdepan.

Maka, mengapa kasus tersebut hadir setelah Pleno I berakhir?

Salah satu utusan Pleno 1, Winda mengatakan tidak ada sedikitpun laporan kasus Amoral disana. Ia juga menambahkan bahwa saat sidang MPK PB HMI terkait kasus tersebut juga tidak ada bahasan, "Saya keluar saat sidang Ketua Umum PB HMI, sebab tidak pantas saya rasa, seorang Anggota Biasa menyaksikan persidangan pemimpin tertinggi, walaupun saya notulen yang tidak ingin tahu keburukannya. Bagaimanapun marwah seorang Ketua Umum harus dijaga, tapi soal kasus itu tidak ada dibahas, saya dengernya cuma sebagai gosip di beberapa orang.", jelas Winda.

Menurut Winda saat sidang MPK PB HMI, beberapa Ketua Bidang memang terlihat perlu di reshuffle karena beberapa alasan soal kinerja dan pemahaman mereka menduduki posisinya terlepas dari alasan 'politis' saat Kongres di Ambon yang akhirnya merusak tubuh himpunan.

"Kondisi PB HMI hari ini tidak lebih dari orang-orang yang cuma bisa mencari makan dan akhirnya mengorbankan. Cinta itu berani berkorban bukan justru mengorbankan. Kasus ini terus berlanjut dan tiada titik temu, pihak Arya sibuk ingin memberhentikan Saddam." ujar Adit, kader HMI Cabang Bandar Lampung.

Begitupun sebaliknya yang tetap pada pendiriannya menjaga periode kepengurusannya. Baik Arya maupun Saddam pastilah orang-orang terpilih yang dipercaya mampu meneruskan perjuangan Lafran Pane dan para pendiri serta tokoh perjuangan HMI lainnya.

Lantas siapakah yang salah diantara mereka?

Dalam hal ini, berdasarkan ART HMI Pasal 20 Nomor 10, Poin a dan b untuk memberhentikan Ketua Umum dan Pengangkatan/Pengambilan Sumpah Jabatan sebelum Kongres hanya dapat melalui Keputusan Sidang Pleno PB HMI yang disetujui minimal 50%+1 jumlah suara utusan (poin a) atau Rapat Harian PB HMI yang disetujui 50%+1 jumlah utusan Sidang Pleno PB HMI (poin b) yang sebagai usulan kemudian disampaikan secara tertulis disertai alasan, bukti dan saksi serta tanda tangan pengusul yang ditembuskan kepada Majelis Pengawas dan Konsultasi PB HMI (ART HMI Pasal 20 Nomor 11).

Kemudian, setelah diterima, otomatis seorang Sekretaris Jenderal menjadi Pejabat Sementara Ketua Umum hingga dipilih, diangkat dan diambil sumpah Jabatan Pejabat Ketua Umum dalam Rapat Harian PB HMI (ART HMI Pasal 20 Nomor 13). Berbeda halnya, apabila Sekretaris Jenderal tidak mampu otomatis Ketua Bidang Aparat Organisasi menggantikan posisinya (ART HMI Pasal 20 Nomor 14).

Bagaimana kemudian bisa Arya yang telah di reshuffle menjadi Pejabat Sementara Ketua Umum?

Dalam hal reshuffle, Ketua Umum tentu mempertimbangkan keaktifan yang bersangkutan, realisasi program kerja selama satu semester dan partisipasi yang bersangkutan (ART HMI Pasal 20 Nomor 18, Poin a, b dan c).

Mengapa posisi Sekretaris Jenderal tergantikan oleh Naila Fitria?

Karena tidak ada inisiatif baik dari Saddam untuk mengklarifikasi hal tersebut. Padahal, klarifikasi itu sangat penting bagi para Anggota Biasa HMI di seluruh Indonesia yang masih peduli dengan keadaan himpunan. Itulah yang kemudian menjadi permasalahan yang tak tuntas dan berkepanjangan hingga hari ini seperti bola salju yang menggelinding lama-lama menjadi besar.

PB HMI tentu telah menjalani tugasnya masing-masing sebagai Ketua Umum dan PJ Ketua Umum, bahkan Pleno II berhasil diadakan oleh kedua belah pihak di waktu dan tempat yang berbeda.

Sampai kapan PB HMI akan terus begini?

"Pleno II Ketua Umum dihadiri oleh Badan Koordinasi sedangkan PJ Ketua Umum diikuti oleh Pengurus Cabang dan beberapa Pengurus Badko." terang Yosi, Bendahara Umum HMI Cabang Palembang. Ia pun membenarkan keadaan semua ini terjadi pasca Pleno I di Bandar Lampung. Entah sampai kapan akan berakhir.

Pedoman Kepengurusan Himpunan Mahasiswa Islam Huruf A Nomor 7 telah mengatur tata cara Sidang Pleno. Sidang Pleno merupakan persidangan yang dilakukan setiap semester dihadiri oleh seluruh fungsionaris PB HMI, Ketua Umum Badko dan/atau Ketua Umum Cabang seluruh Indonesia, Ketua Umum/ Direktur Badan Khusus setingkat PB dan MPK PB HMI. Wewenang Sidang Pleno salah satunya adalah mengambil kebijakan dan keputusan yang mendasar bagi organisasi, baik kedalam maupun keluar. Maka, seharusnya siapapun yang berkepentingan menurunkan Respiratory Saddam Al Jihad haruslah selesai saat Pleno I di Bandar Lampung. Kasus yang terjadi justru pasca Pleno I, barulah muncul gerakan pemberhentian dan terus-menerus diviralkan.

Menyalahkan sejatinya begitu menyenangkan, dan ini telah menjadi keresahan bersama, seluruh kader HMI se-Indonesia. Mengingat Pleno II terjadi dua kali, maka telah membuktikan betapa egois diri Saddam dan Arya. Sudah saatnya kedaulatan tertinggi bersikap, Anggota Biasa sudah seharusnya ambil peran untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Menyadari kehadiran Pengurus Cabang di Bogor saat Pleno II versi Arya, dengan ini Anggota Biasa MENDESAK para wakil kedaulatan untuk menyelamatkan Himpunan dengan menginisiasi Kongres Luar Biasa sesuai dengan ART HMI Pasal 10 Nomor 4 dan 5.

Yakin Usaha Sampai !

1 comment:

  1. PECAT SAJA SADDAM DAN ARYA YANG TELAH MERUSAK HIMPUNAN INI. KALAU MAU CARI MAKAN JANGAN DI HIMPUNAN INI ANJENG

    ReplyDelete

Popular Posts

Newsletter