Monday, July 15, 2019

HMI Cabang Garut Aksi di Bappeda pertanyakan lemahnya Penyerapan Anggaran Kab Garut
HMI Cabang Garut Aksi di Bappeda pertanyakan lemahnya Penyerapan Anggaran Kab Garut


Setengahnalar.id_HMI cabang Garut Gelar Aksi di kantor Bappeda, Aksi ini terkait tentang lemahnya penyerapan Anggaran di kabupaten Garut yang dinilai merugikan masyarakat. (15/072019).

Aksi ini merupakan  lanjutan dari aksi sebelumnya kepada Bupati Garut dan dilanjutkan kepada Bapeda sebagai perangkat daerah yang ada di kabupaten Garut.

"Prangkat daerah merupakan unsur pembantu kepala daerah dalam meyelanggarakn urusan pemerintah seusai dengan PP No 18 Tahun 2016, serta peraturan daerah kab Garut No 9 Tahun 2016 tentang pembentukan & susunan Perangkat Daerah  Kabupaten Garut yang menjadi unsur membantu bupati dan DPRD dalam meyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah". ungkap Wildan selaku Ketua umum HMI.

Peranan BAPPEDA Kabupaten Garut dalam perencanaan starategis pembangunan daerah mempunyai posisi yang sangat strategis, terutama dalam mengkoordinasikan, menyerasikan serta mensinergikan seluruh perencanaan baik antara seluruh instansi di dalam jajaran pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi serta program pembangunan regional dan nasional baik dananya yang bersumber dari DAU/APBD dan dekonsentrasi (APBN), dana alokasi khusus (DAK) maupun bantuan luar negeri dan sumber-sumber dana lainnya.

"Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ini dituntut kemampuannya untuk menjalankan fungsi koordinasi perencanaan pembangunan daerah dengan seluruh instansi dalam jajaran pemerintahan Kabupaten Garut, guna terwujudnya sistem perencanaan yang baru yang harus bersifat menyeluruh, terpadu, sistematik dan tanggap terhadap perubahan zaman serta pelaksanaan pembangunan secara serasi, terpadu dan sinergi ". Lanjut Wildan

Namun yang terjadi hari ini terkait peyerapan anggaran tahun 2019 di kabupaten Garut sangat begitu minim, seperti data yang di langsir dari laporan realisasi APBD per bulan juli 2019 khusunya dalam belanja langsung (belanja modal) dari total anggaran 701,586 miliar di tahun anggaran triwulan 3 ini hanya terealisasi 34 miliar atau 4.88%. artinya ada kelemahan dalam proses prencanaan dan tidak optimalnya kinerja SKPD-SKPD yang khusunya dalam peyerapan anggaran APBD (belanja langsung).

 Nampak jelas persoal ini, berdampak langsung bagi masyarakat karena tersendatnya program-program pembangunan pemerintah. Dan ketika itu terjadi akan berimplikasi terhadap kepercayaan publik terhadap kinerja SKPD dan kepala daerah, karena pada dasarnya publik memiliki sensitivitas tinggi terhadap anggaran. Selain dari itu dari lemahnya peyerapan anggran sangat berpotensi untuk terjadinya “tindak pidana korupsi” karena dari sisa lebih pembiayayan Anggaran (SILPA) yang  penumpukan di akhir tahun masa anggran. Tambahnya saat di wawancara.

Aksi ini berjalan lancar karena pihak Bappeda langsung menerima para masa aksi untuk beraudensi.
Adapun tuntutan dari HMI cabang Garut ialah :
Perbaiki Kinerja Perencanaan Pembangunan Di Daerah Kab. Garut, Reformasi Manajemen Dan Teknis Dalam  Sistem Perencanaan Dan Pembangunan, Tingkatkan Kualitas Program Pembangunan Di Kab. Garut Yang Dapat Dirasakan Langsung Oleh Masyarakat Secara Efektif Dan Efisien, Tingkatkan Profesionalitas Dan Kulaitas Kerja Di Internal BAPPEDA Kab. Garut Agar Terwujud Tatakelola Pemerintah Yang Baik (Good Governance), Prioritaskan  Pembangunan Infrastruktur Dan Suprastruktur Untuk Kemanfaatan Masyarakat Kab. Garut. 

No comments:

Post a Comment

Popular Posts

Newsletter