Tuesday, July 30, 2019

Gasac Akan lakukan Audensi Ke Kejari Cianjur Yang Diduga Menyalah Gunakan Wewenang
Gasac Akan lakukan Audensi Ke Kejari Cianjur Yang Diduga Menyalah Gunakan Wewenang


Setengahnalar.id_Tim Pembimbing Haji Daerah Cianjur saat ini sedang hangat, terkait adanya jemaah haji yang berangkat dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilakukan Kajari Cianjur berinisial YS beserta istrinya, apakah biaya pemberangkatan tersebut termasuk Gratifikasi?, Laporan Koordintor GASAC, Minggu (29/07/2019)

Tentunya untuk membedah hal tersebut harus menggunakan regulasi terkait Tim Petugas Haji Daerah (TPHD) yaitu Peraturan Menteri Agama No. 20 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ibadah haji Reguler yang tertuang dalam mulai Pasal 26 sampai Pasal 26c. Didalamnya juga terdapat syarat TPHD. Dalam Peraturan Mentri tersebut bahwasanya dituliskan

Koordintor Penasihat GASAC, Isman menerangkan  "TPHD bertugas membantu dalam pelayanan bimbingan ibadah, pelayanan umum, dan pelayanan kesehatan di kelompok terbang dengan syarat umum yaitu warga negara Indonesia, beragama Islam, sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter, lalu memiliki kompetensi dan keahlian sesuai bidang tugas berintegritas dan bersedia menandatangani pakta integritas Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI/tokoh agama/tokoh masyarakat/ pembimbing dari unsur Kelompok Bimbingan dan/atau pegawai tetap di rumah sakit/klinik swasta, memiliki kondite baik, dan tidak terlibat dalam proses hukum yang sedang berlangsung", jelasnya.

Selain itu, persyaratan umum TPHD juga harus memenuhi persyaratan khusus sesuai bidang pelayanan bimbingan ibadah, pelayanan umum, dan pelayanan kesehatan di kelompok terbang yaitu umur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat mendaftar, sudah pernah menunaikan ibadah haji.

Dan pembimbing dari unsur Kelompok Bimbingan yang memiliki komitmen terhadap penyelenggaraan ibadah haji pemerintah dapat membaca Al-Qur’an dengan baik wajib memiliki kemampuan di bidang peribadatan dan ilmu manasik haji memiliki kemampuan untuk membimbing ibadah haji dan umrah, diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau harus melalui proses rekrutmen.

Untuk ditugasi sebagai TPHD, Bupati/Walikota harus melakukan proses rekruitment terlebih dahulu, yang jumlahnya sesuai dengan kuota yang ditetapkan oleh Menteri Agama. Dalam merencanakan dan melaksanakan proses rekrutmen tersebut, wajib berkoordinasi dengan Kepala Kanwil atau Kepala Kantor Kementerian Agama setempat dengan berbagai mekanisme yang sesuai.

TPHD diangkat oleh gubernur atau bupati/walikota setelah melalui seleksi yang meliputi seleksi administrasi, tes kompetensi, tes psikologi, dan seleksi lain yang diperlukan. Setelah lolos diwajibkan untu mengikuti pembekalan petugas yang biayanya dibebankan kepada APBD yang dilaksanakan paling lama 10 hari di masing-masing embarkasi, terintegrasi dengan perbekalan petugas TPHI, TPIHI dan TKHI.

Isman pun menjelaskan, "Dengan biaya untuk pemberangkatan TPHD tidak mendapatkan subsidi dari dana indirect cost, sehingga setiap jemaah TPHD dibebani ongkos haji Rp 70,14 juta per orang, sebab tidak disubsidi karena mereka tidak melakukan setoran awal layaknya jamaah haji reguler pada umumnya", tandasnya.

Sehingga menjadi dugaan korupsi, karena tentunya harus dilengkapi berbagai data dan fakta. Diantaranya apakah penentuan TPHD tersebut melalui proses yang sesuai dengan amanat Permenag No. 20 tahun 2016 atau tidak, yang dibuktikan dengan berbagai dokumen pelaksanaan rekruitment dan lainnya.

Dugaan korupsi atas dasar kajian GASAC, pihaknya meyakini terdapat penerima manfaat TPHD tersebut adalah pejabat Pemda, membungkam ada indikasi korupsi dengan modus penyalahgunaan wewenang. Sementara itu, jika pemanfaatnya adalah pejabat penegak hukum, maka patut ditindak pindanakan korupsi dengan modus gratifikasi.

Sesuai Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU 20 tahun 2001 tentang Tipikor menyebutkan, Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Lalu Gratifikasi menurut Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001 menyebutkan pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan.

Pasal 12B ayat (1) UU No.31/1999 jo UU No. 20/2001 menyebutkam, setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Pasal 12C ayat (1) UU No.31/1999 jo UU No. 20/2001, berbunyi Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B Ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK.

Menurut keterangan yang di himpun Plt Bupati Cianjur Herman langsung Meng SK kan 3 Nama jd TPHD, Sekretaris Daerah a/n Aban Sobandi, Ketua Kajari Cianjur a/n Yudi Supruyadi, dan Istri Kajari a/n Surtiningsih maka menjadi perhatian GASAC. Dari pihak GASAC menanggapi hal tersebut.

"Jangan karena pak kajari bisa mengkriminalisasi aktivis anti korupsi Cianjur jd dapat REWARD naik haji membonceng Istrinya menggunakan APBD itu sangat menyakitkan dan tunggu kami lakukan aksi kembali di kejaksaan pasca kepulangan beliau", tutur Jajang selaku Korlap GASAC.
Kontributor : pipin

No comments:

Post a Comment

Popular Posts

Newsletter