Thursday, June 20, 2019

Sampah di Kab. Garut Menumpuk, Siapa yang Harus Bertanggung Jawab ?
Sampah di Kab. Garut Menumpuk, Siapa yang Harus Bertanggung Jawab ?


Kesehatan merupakan aspek fundamenetal dari kebutuhan manusia  karena ketika kondisi masyarakat yang hidup sehat, keberlangsungan hidup di masa depan akan sangat baik tidak hanya bagi Dirinya akan tetapai baik pula untuk generasi penerusnya, karena itu pola hidup sehat, sangat memerlukan adanya lingkungan yang  bersih, dan nyaman.
Dari aspek persampahan, maka kata sehat, bersih dan nyaman, akan berarti sebagai kondisi yangdapat dicapai bila sampah dapat dikelola secara baik sehingga bersih dan nyaman dari lingkungan permukiman dimana manusia beraktifitas di dalamnya.
Persoalan lingkungan yang selalu menjadi isu besar yng hampir tidak bisa ditangani dan mungkin hanya menjadi buaian manis dan janji-janji politik pemerintah, apalagi penanganan sampah di kab Garut sudah menjadi catatan merah di salam satu fraksi di DPRD Kab. Garut, yang kurang lebih sudah hampir 3 tahun tidak ada progres yang serius dari Pemerintah Kab Garut terhadap pengelolaan sampah terpadu dengan pemberdayaan masyarakat,  yang hampir nampak bisa kita lihat di seluruh wilayah kota ataupun desa di kab. Garut masalah sampah menjadi penomena yang sulit diurai bahkan terkesan di abaikan.
Implikasi dari jumlah penduduk yang semakin membengkak, dan sisi konsumtif masyarakat begitu menggakar, yang pada akhirnya akan meningkatkan jumlah sampah, Pertambahan jumlah sampah yang tidak diimbangi dengan pengelolaan yang ramah lingkungan akan menyebabkan terjadinya perusakan dan pencemaran lingkungan (Tuti Kustiah, 2005:1).
Pertumbuhan jumlah sampah di Kab. Garut setiap tahun meningkat secara tajam. Sebagai contoh di perkotaan saja kurang lebih 500 ton m3 sampah per hari (Kepala Seksie Pengembangan Teknologi Pengolahan Sampah DLHK Kab. Garut), tak terbayang berapa puluh ton sebaran sampah di 42 kecamatan, yang tak mampu di kelola secara optimal.
menurut Davis dan Cornwell (2008: 737)  bahwa kata sampah merupakan suatu kata yang umum digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang kita buang. Sampah padat, dimana terdiri dari bermacam benda-benda yang sudah dibuang, mengandung berbagai macam zar baik yang berbahaya atau tidak. Akan tetapi secara umum, sampah padat yang menumpuk mampu menimbulkan dampak negatif yang cukup serius bagi populasi manusia yang padat. permasalahan sampah tidak hanya berimplikasi terhadap lingkungan dan kesehatan, persoalan ini pula  dapat dikatakan sebagai masalah sosial yang perlu diatur karena mempengaruhi kehidupan masyarakat luas.
Salah satu upaya untuk dapat menyelesaikan permasalahan sampah adalah dengan melakukan pengelolaan sampah yang bisa dilakukan dengan prinsip 3R (reduce, reuse, dan recycle). 3R adalah prinsip utama mengelola sampah mulai dari sumbernya, melalui berbagai langkah yang mampu mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir). Langkah utama adalah penilihan sejak dari sumber. Menurut Enviromental Services Program(2011: 19) kunci keberhasilan program kebersihan dan pengelolaan sampah terletak pada pemilihan. Tanpa pemilihan pengolahan sampah menjadi sulit, mahal dan beresiko tinggi mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan.
Pemilihan adalah memisahkan antara jenis sampah yang satu dengan jenis yang lainnya. Minimal pemilihan menjadi dua jenisa. Sampah organik, yaitu sampah yang tidak dapat di daur ulangyang dapat dirubah menjadi kompos yang bernilai seperti sayur, buah-buahan, dan sebagainya. Sampah non-organik, yaitu sampah yang dapat di daur ulang menjadi benda/barang lain yang dapat bermanfaat kembali seperti plastik, kaca, logam, dan sebagainya
pemisahan dan pemilihan ini harus mengakar dan menjadi hal penting khusunya bagi sampah-sampah rumah tangga, masyarakat harus tersadar karena hal sederhana tersebut memberikan kemudahan untuk pengelola dalam mengurai sampah, selain itu pola hidup yang harus tertanam dan menjadi kesadaran individu bagi masyarakat kab. Garut adalah sisi "konsumtif",
selain itu keterlibatan pemerintah sebagai organisasi resmi yang memiliki tugas dan fungsi untuk mengelola sistem pemerintah dan menetapkan kebijakan untuk mecapai tujuan Negara. serta dalam amanat  UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, mengamanatkan perlunya perubahan yang mendasar dalam pengelolaan sampah. Sesuai Pasal 19 UU tersebut, pengelolaan sampah dibagi dalam dua kegiatan pokok, Dua kegiatan pokok tersebut adalah pengurangan sampah dan penanganan sampah. harusnya ada keseriusan dan konsistensi dalam mengurai problematika sampah di kab Garut dengan melibatkan peran serta seluruh elemen masyarakat kab. Garut.
selain itu Partisipasi aktif Masyaraka Partisipasi dapat diartikan dengan keikutsertaan atau keterlibatan baik secara fisik maupun non fisik dari seorang individu atau masyarakat. Pernyataan itu sesuai dengan pendapat Santosa (1998:13) bahwa :
“Partisipasi diartikan sebagai karakteristik mental/pikiran dan emosi/perasaan seseorang dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan.”
Melihat dari persfektif Sumarto mengelompokkan tingkat partisipasi masyarakar menjadi 3 bagian yaitu:
Tinggi
• Inisiatif datang dari masyarakat dan dilakukan secara mandiri mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan hingga pemeliharaan hasil pembangunan. • Masyarakat tidak hanya ikut merumuskan program, akan tetapi juga menentukan program-program yang akan dilaksanakan
Sedang
• Masyarakat sudah ikut berpartisipasi, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih didominasi golongan tertentu
• Masyarakat dapat menyuarakan aspirasinya, akan tetapi masih terbatas pada masalah keseharian
Rendah
• Masyarakat hanya menyaksikan kegiatan proyek yang dilakukan oleh pemerintah.
• Masyarakat dapat memberikan masukan baik secara langsung atau melalui media massa, akan tetapi hanya sebagai bahan pertimbangan saja.
• Masyarakat masih sangat bergantung kepada dana dari pihak lain sehingga apabila dana berhenti maka kegiatan secara stimulan akan terhent
Dengan demikian keterlibatan dari partisipasi masyarakat, pemerintah dan seluruh elemen, dapat bermuara pada satu titik fokus yakni intervensi pekerjaan sosial dalam pengelolaan sampah dengan pendekatan locality development, Locality development ialah proses yang ditujukan untuk menciptakan kemajuan sosial dan ekonomi bagi masyarakat melalui partisipasi aktif, kontributif serta inisiatif anggota masyarakat itu sendiri (United Nations, 1955).
Dalam pengelolaan sampah ini pekerja sosial masuk menjadi community worker. Dalam hal ini partisipasi masyarakat sangatah penting karena untuk mengatasi kekurangan dari keterbatasan pemerintah dalam pengelolaan sampah. karena Mengacu pada pendapat Aribowo (2003: 118-129), pekerja sosial berperan dalam kesehatan lingkungan sebagai : fasilitatif, educational, dan representational.


Ginan Abdul malik
Himpunan mahasiswa islam cabang Garut

No comments:

Post a Comment

Popular Posts

Newsletter