Tuesday, May 21, 2019

HMI dan HIMA Persis Garut Melakukan Aksi di Kantor KPUD Kabupaten Garut
HMI dan HIMA Persis Garut Melakukan Aksi di Kantor KPUD Kabupaten Garut

SetengahNalar.id, GARUT - Pemilu merupakan momen sakral untuk kembali membuat dan menitipkan harapan berbangsa dan bernegara kepada meraka yang cerdik merayu rakyat. Berbagai strategi dan isu dimainkan, dari mulai pemerintah, penyelenggara Pemilu hingga masyarakat biasa pun tak luput dari sasaran. Tujuannya hanya satu, yakni melenggang bebas menjadi penguasa. Namun kenyataan yang terjadi di lapangan nampaknya tidak sesuai dengan apa yang menjadi sebuah harapan besar oknum Pemilu 2019, yang pada akhirnya timbullah jurus pamungkas yang berhasil “menumbalkan” 600 petugas KPPS pasca pemilihan.

Misteri, alibi dan propaganda dimainkan sedemikian rupa agar supaya masyarakat terbiasa mendengar 600 orang meninggal dunia karena faktor kelelahan, meski argumentasi tersebut sangatlah jauh dari kata ilmiah. Lalu apa penyebab meninggalnya 600 orang petugas KPPS tersebut? Dan mengapa KPU RI seolah buta dan tuli atau memang benar-benar buta dan tuli sehingga tidak memahami jika pemilu 2019 ini telah menjadi tragedi yang tidak manusiawi. (Pungkas Hasan selaku korlap).
Seperti kita ketahui bersama bahwa Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UU 07 tahun 2017 Bab I point 1). Pemilu memiliki prinsip luber jurdil, prinsip yang berfungsi dari mulai pencalonan hingga penetapan hasil Pemilu. Artinya KPU pun seharusnya jujur dan terbuka saja, ada apa dibalik misteri meninggalnya 600 orang petugas KPPS tersebut? Lanjut Hasan dalam orasinya.

Tentu telah menjadi sebuah keniscayaan bahwa Pemilu 2019 menjadi pesta demokrasi yang harus disambut dengan rasa riang gembira layaknya sebuah pesta, akan tetapi kondisi di lapangan telah merubah frame tersebut menjadi pesta duka demokrasi yang sangat tidak manusiawi. Dengan meninggalnya para “pahlawan” demokrasi ini menjadi gerbang utama sebelum masuk pada segudang persoalan Pemilu 2019. Sangat disayangkan sikap dari penyelenggara pemilu dan pemerintah yang lebih memilih untuk bungkam, diam dan memadamkan nilai kejujuran serta transparan dalam Pemilu. Lalu, apakah dengan bersikap seperti itu membuat Pemilu 2019 ini telah sesuai dengan UU No. 7 tahun 2017? Jika tidak sesuai dengan prinsip Pemilu, itu artinya Pemilu 2019 adalah pemilu yang cacat dan gagal secara prinsip, alasannya yaitu dengan meninggalnya 600 petugas KPPS tersebut bukan tidak mungkin kecurangan itu terjadi secara masif dan terencana.

Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Garut bersama PD HIMA Persis Kab. Garut kembali turun ke jalan pada hari senin (21/05) karena menyadari bahwasannya duka keluarga korban adalah duka kita bersama, mereka adalah pahlawan demokrasi bukan “tumbal” yang harus dipolitisasi.

Maka dengan ini kami yang tergabung dalam aksi kemanusiaan HMI Cabang Garut dan PD HIMA Persis Kab. Garut dengan ini menyatakan sikap sebagai berikut:

1. Menuntut agar KPUD Kab. Garut mendorong KPU RI segera membentuk tim pencari fakta atas meninggalnya 600 orang petugas KPPS;
2. Menuntut agar supaya KPU RI memberikan kompensasi tambahan berupa beasiswa pendidikan bagi anak korban yang ditinggalkan;
3. Menuntut segera lakukan evaluasi kinerja lembaga-lembaga penyelenggara Pemilu 2019 khususnya di Kab. Garut dengan melibatkan mahasiswa, tokoh masyarakat dan akademisi;
4. Menuntut  KPUD Kab. Garut mendorong agar supaya KPU RI bersikap netral, jujur, berintegritas dan transparan;
5. Menuntut agar KPUD Kab. Garut mendorong adanya pengkajian ulang soal sistem Pemilu serentak 2019 oleh DPR RI.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts

Newsletter