Saturday, March 23, 2019

HMI Cabang Garut Melakukan Audiensi Ke Komisi IV DPRD Kabupaten Garut, Terkait Potret Muram Pengelolaan Pendidikan
HMI Cabang Garut Melakukan Audiensi Ke Komisi IV DPRD Kabupaten Garut, Terkait Potret Muram Pengelolaan Pendidikan


Setengahnalar.id, Garut- HMI Cabang Garut melakukan audensi kepada komisi IV DPRD Kabupaten terkait potret muram pengelolaan pendidikan di Kabupaten Garut, setelah sebelumnya melayangkan surat kepada Wabup namun pihak dari Wabup tidak bisa menerima audensi tersebut dengan alasan sedang ada agenda keluar Kabupaten (Garut, 22/03/2019).

Dalam prosesi audensi tersebut langsung di hadapi oleh ketua komisi IV DPRD yaitu asep de maman. Namun yang menjadi kekecewaan HMI Cabang Garut dimana pihak dari dinas pendidikan tidak bisa menemui audensi tersebut dikarnakan pihak dinas pendidikan sedang ada acara.

HMI juga mengunkapkan bahwa Lembaga pendidikan seharusnya menjadi cerminan bagi lembaga-lembaga lainnya, lembaga pendidikan harus mampu mendidik dengan prinsip-prinsip beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Masa Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga Negara yang demokratis, dan bertanggung jawab, sebagai tujuan mulia pendidikan nasional.
Atas dasar tersebut maka sudah seharusnya  kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Kab. Garut harus dioptimalkan oleh dinas pendidikan sebagai pelaksana teknis dari kebijakan pemerintah, yang didalamnya mengatur penempatan guru yang bertugas, pengangkatan kepala sekolah, pengangkatan pegawai negeri sipil, pelaksana administrasi serta pelaksana evaluasi pendidikan di Kab. Garut. 

Bahkan menurut muhamad hasan selaku korlap Ternyata ekspektasi itu  tidak sesuai dengan realita yang terjadi dilapangan , poret muram pengelolaan pendidikan di kabupaten Garut yang carut marut malah menenggelamkan asa, hal ini menunjukan bahwa kabupaten Garut sedang krisis orang-orang jujur. 

Rasanya belum lama kasus yang menyeret sejumlah oknum dinas pendidikan ke meja hijau itu terjadi, dan sekarang potret muram itu kembali terulang dalam kasus penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh oknum kepala sekolah disalah satu SMP di kab Garut.

Permasalahan yang terjadi dilapangan yaitu adanya keluhan dari guru-guru di SMP tersebut, yang resah atas Cara kepemimpinan, Dan tindakan kesewenang wenanganya di sekolahnya. Ada beberapa keluhan yang disampaikan diantaranya oknum kepala sekolah tersebut telah menyalahgunakan dana BOS  dan koperasi sekolah tanpa ada pemberitahuan kepada guru dan komite sekolah, tidak adanya keteladanan yang baik sebagai kepala sekolah, serta adanya indikasi nepotisme yang dilakukan oleh Dinas pendidikan dan Wakil Bupati Kabupaten Garut atas pengangkatan PLT kepala sekolah tersebut.

Apabila kita benturkan dengan Permendiknas no 28 tahun 2010 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah/madrasah pada pasal 9 ayat 1 dan 3 dijelaskan bahwa pengangkatan kepala sekolah/madrasah dilakukan melalui penilaian akseptabilitas oleh tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah dan tim pertimbangan pengangkatan tersebut harus melibatkan unsur pengawas sekolah/madrasah dan dewan pendidikan. 

Persoalannya adalah apabila proses penyeleksian kepala sekolah yang dilakukan telah sesuai dengan regulasi yang berlaku maka tidak mungkin menghasilkan kepala sekolah  dengan kualitas rendah, yang tidak mampu memberikan keteladanan yang baik, sedangkan pada pasal 12 ayat 9 menjelaskan bahwa pelaksanaan uji kompetensi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka atas dasar hal itu maka indikasi pengangkatan kepala sekolah illegal adalah benar, karena tidak hanya itu didalam perda no 11 tahun 2011 pasal 25 pun telah dijelaskan tentang tugas, maksud, syarat umum dan syarat khusus yang menjelaskan mengenai kualitas guru yang diangkat menjadi kepala sekolah.

Apabila kita kaji lebih mendalam, didalam perda no 11 tahun 2011 pasal 2 ayat 9 telah dijelaskan bahwa pendidikan diselenggarakan dengan senantiasa memerhatikan, memelihara dan mengembangkan karifan lokal, religi serta bebas KKN. Sekalipu itu kepala dinas atau wakil bupati sekalipun tidak bisa mengintervensi hasil dari seleksi tersebut, karena proses penyeleksian kepala sekolah bukan persoalan kedekatan emosional secara politis maupun biologis akan tetapi mutu individulah yang seharusnya menjadi faktor utama sesuai dengan amanat perundang-undangan. Ungkap muhamad hasan.

Adapun tuntutan dari hmi yaitu :
1. Kami Meminta Laporan hasil dan transparansi seleksi rotasi mutasi Dan pengankatan kepala sekolah Kab. Garut 2018
2. Hmi akan mengusut tuntas indikasi pungli yang dilakukan oknum Dinas Pendidikan Kab. Garut kepada kepala sekolah
3. Usut tuntas keterlibatan (nepotisme) wakil bupati kab. Garut Dan kapala dinas  dalam proses pengangkatan Kepala sekolah di kab Garut
4. Usut tuntas oknum kepsek yg Mentarip  uang Siawa untuk PembeliAn alat (lkomputer,dll) untuk UNBK.
5. Usut tuntas oknum kepala sekolah yang tidak Membayar gaji guru honorer Di kab Garut. 
6. Dan Kami akan Dorong Kepada penegak hukum (terkait) untuk melakukan peyidikan terhadap oknum- oknum Kepsek Yang Tidak memiliki rasa tanggung jawab, integritas dan perlakuan melawan hukum.

Audensi ini akan di jadwal ulang pada hari selasa dan hmi juga menuntut pihak DPRD untuk menghadirkan dinas-dinas terkait sehingga masalah ini bisa cepat terselesaikan. (s)

No comments:

Post a Comment

Popular Posts

Newsletter