Friday, April 20, 2018

Krisis Kepercayaan Sebabkan Money Politic
Krisis Kepercayaan Sebabkan Money Politic

Garut sebentar lagi akan melaksanakan pemilu, yang sejatinya merupakan bagian dari pesta rakyat terbesar yang di selenggarakan lima tahun sekali di negeri ini.

Secara prinsipil pesta demokrasi ini adalah partisipasi dari seluruh rakyat dalam mengambil keputusan politik agar dapat menjalankan pemerintahan dengan baik. Keputusan politik yang dimaksud dalam hal ini yaitu kesepakatan yang ditetapkan menjadi sebuah aturan yang akan mengatur kehidupan seluruh rakyat, khususnya di daerah Garut.

Sebagaimana telah kita ketahui bersama, bahwa terdapat tiga elemen besar yang mampu menentukan sukses tidaknya suatu pemilu di Garut ini. Elemen tersebut antara lain, penyelenggara pemilu (baik itu KPU dan Bawaslu), peserta pemilu, dan pemilih (masyarakat).

Maka guna terciptanya penyelenggaraan pemilu yang bersih dan berkualitas dibutuhkan netralitas, integritas serta kerja sama antara penyelenggara pemilu dengan masyarakat, sehingga nantinya akan melahirkan pemimpin yang bersih, jujur, amanah dan sesuai dengan amanah konstitusi atau Undang-Undang No. 7 tahun 2007 pasal tiga tentang prinsip yang mandiri (independen).

Namun belakangan ini rakyat Garut digemparkan dengan kasus yang terjadi atas tertangkapnya komisioner KPU dan Bawaslu yang secara langsung menodai pesta demokrasi tersebut dan membuat rakyat kecewa sehingga kepercayaan rakyatpun memudar.

Selain hal tersebut, dalam pesta politik ini akan banyak terjadi fenomena sosial yang dilakukan oleh pihak tertentu yang haus kekuasaan, baik di hari pemungutan suara maupun sebelum pemungutan. Hal inilah yang biasa kita sebut sebagai money politic.

Berangkat dari hal tersebut, saya sebagai masyarakat Garut memberikan kesimpulan bahwa fenomena money politic di Garut terjadi karena rasa kehilangan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu, selain itu saya juga akan menguraikan pandangan saya dari sudut pandang yang berbeda.

Politik uang adalah salah satu bentuk pembelian janji, menyuap seseorang untuk memilih maupun tidak menggunakan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan maupun sebelum dengan menggunakan uang atau barang.

Para pengamat politik pun menyebutkan bahwa politik uang sangat sulit dihilangkan, terutama di daerah-daerah. Bahkan praktik jual-beli suara ini, menurut pandangan saya bukan hanya tidak mungkin terjadi di Garut sendiri dengan beberapa alasan yang sangat logis yaitu tingkat kesadaran yang rendah dari pada calonnya ditambah dengan ketidakpercayaan kepada penyelenggaranya.

Selain dari hal yang di atas, ada juga beberapa permasalahan lainnya yang mengakibatkan kemungkinan penyelenggaraan pemilu di Garut ini diwarnai dengan money politic, antara lain:

1. Masyarakatnya yang miskin 

Sebagaimana data yang dikeluarkan pemerintah bahkan Wakil Bupati Garut sendiri, dr. H. Helmi Budiman mengakui bahwa angka kemiskinan di Garut masih menempati angka tinggi baik di Jawa Barat maupun tingkat nasional, yaitu pada kisaran 12,86% dari sekitar 300 ribuan masyarakat Garut.

Kondisi inilah yang akan memaksa masyarakat Garut untuk terjun memanfaatkan pesta ini untuk mendulang rizki yang diberikan oleh para calon.
Hal ini dapat terlihat mana kala menjelang pemilihan ketika para calon sedang gencar-gencarnya melakukan kampanye. Dibalik itu pun masyarakat akan gencar mendatangi para calon untuk menawarkan bantuannya, sehingga mereka mendapatkan uang dari para calon dan hal ini terus berlangsung setiap tahunnya dimana rakyat Garut pun mulai bermain dalam hal ini.

Inilah hal yang menyebabkan rakyat berbuat demikian, rakyat sudah bosan dengan janji-janji kampanye para calon sehingga rakyat pun terpaksa terjun dan berbuat hal yang demikian.

2. Mulai meningkatnya pengetahuan terhadap politik.

Banyak orang mengatakan bahwa kesadaran masyarakat Garut itu kurang terhadap politik. Namun pandangan itu sangat keliru, karena hari ini masyarakat Garut tidak lagi acuh terhadap politik terutama momen pemilu, mereka sudah mulai mengenal partai dan yang lainnya.

Namun yang menjadi permasalahan mengapa mereka mudah menerima uang dari para calon, karena mereka sudah hilang kepercayaannya bertahun-tahun, mereka tidak pernah merasakan apa yang telah menjadi janji para calon maupun timsesnya, sehingga mereka dengan kondisi yang seperti ini mau tidak mau, rela tidak rela menggadaikan suaranya.

3. Kultur

Dengan kondisi masyarakat yang memperihatinkan, ditambah dengan ketidakpercayaan terhadap para penyelenggara pemilu dan juga para calon yang akan menjadi pimpinannya, ini menimbulkan kultur baru atau kebiasaan yang menjadi budaya dimana penyelenggaraan pemilu yang seharusnya akan menentukan para pemimpin yang mampu mengelola amanat dari rakyat, tapi hal itu tidak mereka penuhi, sehingga masyarakat tidak percaya serta berfikir pendek bahwa pemilu merupakan ajang untuk mengais rejeki bagi dirinya yang tidak boleh ditolak.

Entah siapa yang salah, namun kultur baru ini lahir akibat para elit politik terdahulu yang dalam setiap kampanye selalu menggunakan money politic yang akibatnya dapat dirasakan sendiri oleh para calon yang ingin mencalonkan diri menjadi pemimpin.

Saya pun sebagai masyarakat berharap lebih, berbagai hal yang menjadi permasalahan di atas tidak akan terjadi lagi. Maka dalam hal ini penyelenggara pemilu harus bersikap independen, kemudian  para calon di Kabupaten Garut ini memiliki kualitas yang baik dan mempunyai kesadaran untuk membangun Garut kedepannya, dalam rangka mewujudkan masyarakat adil makmur yang diridhoi oleh Allah SWT.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts

Newsletter